Katamerdeka

KATA MERDEKA

#MK

YOGYAKARTA – Ketua dan Anggota KPU RI mendapat sanksi berupa peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam proses
JAKARTA – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie dilaporkan ke Dewan Etik MK terkait putusan memberhentikan
JAKARTA – Politisi PDIP Masinton Pasaribu menjelaskan alasannya mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Usulan ini diajukan
JAKARTA – Tim Advokat Pengawal Konstitusi menyatakan MKMK Tidak Berwenang Membatalkan Putusan MK. Dengan demikian Gibran tetap bisa maju
JAKARTA – Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya akan segera memeriksa 9 hakim Konstitusi buntut kasus
JAKARTA – MK Tolak Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 tahun sesuai gugatan. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan usia capres-cawapres pada Senin 16 Oktober 2023. Ketua KPU RI Hasyim mengungkap
JAKARTA -Terkait Usulan Gibran Bacawapres, Prabowo Tunggu Putusan MK. Hal ini ditegaskan Prabowo karena banyak usulan. Bakal calon presiden Koalisi
JAKARTA – Wakil Ketua MPR Arsul Sani terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR menggantikan Wahiduddin Adams. Arsul berjanji
JAKARTA — Akademisi Rocky Gerung merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini memperbolehkan tempat pendidikan seperti
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan teriakit gugatan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) pada hari ini, Kamis (15/6/2023). MK putuskan

MK Segera Putuskan Sistem Pemilu

Politik
JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebut sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diputuskan dalam waktu dekat. Saat ini
JAKARTA – Pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Perpanjangan juga
JAKARTA -Pakar hukum Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem
JAKARTA – Koalisi masyarakat yang terdiri dari ICW, Perludem, Pusako FH Unand, dan Komite Pemantau Legislatif menganggap aturan KPU dianggap