Perpindahan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam memanipulasi data pertanahan untuk kepentingan pribadi atau korporasi.

Menanggapi temuan ini, Nusron Wahid memastikan akan melakukan investigasi mendalam terkait penerbitan sertifikat laut di Bekasi.

Ia menegaskan bahwa tindakan seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang hak kepemilikannya bisa saja disalahgunakan.

“Kita akan usut tuntas siapa yang bermain di balik penerbitan sertifikat ini. Ini sudah bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bisa masuk ranah pidana,” tegas Nusron.

Pihak Kementerian ATR/BPN akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih lanjut jaringan di balik praktik ilegal ini. Investigasi ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran agar praktik serupa tidak terjadi di daerah lain.