“Memang terlihat berat sebelah ya kalau privat yang lalai ada sanksi administrasi sampai pidana. Tapi kalau negara atau pemerintah misal Kominfo lalai sanksinya hanya administrasi ini yang agak repot padahal data-data lebih banyak di pemerintah,” tegas dia.

Kendati demikian, dia memberikan apresiasi kepada pemerintah karena telah memberikan payung hukum terkait perlindungan data pribadi.

“Ini sudah lama didesak UU PDP ini telat, tapi dari pada enggak kan.Pemerintah baru bergerak ketika data mereka dibobol, coba kalau enggak di bobol belum tentu juga ini pemerintah bergerak,” ucapnya.

“Tapi kalau dilihat dari rumusannya itu sudah baik ya sesuai dengan standar internasional peraturan-peraturan perlindungannya sudah oke,” imbuhnya.

Lalu, apa saja isi dari UU PDP yang merupakan payung hukum pertama di Indonesia terkait perlindungan data pribadi? Simak informasi berikut ini.

Naskah final RUU PDP terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.