JAKARTA – Ketua Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya, meminta DPR memanggil pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Bawaslu terkait perbedaan data suara dengan Sirekap. Menurutnya permintaan maaf Ketua KPU, Hasyim Asy’ari saja tidak cukup.

“Pimpinan KPU seharusnya bukan saja meminta maaf kepada publik mengenai hal ini, tapi saya kira kita tuntut supaya pimpinan KPU juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap publik, dan kita punya hak untuk bisa mendapatkan penjelasan yang sangat transparan, sangat jelas dari pimpinan KPU, karena itu tidak bisa tidak, harus dilakukan, itu hak kita untuk mendapatkan informasi dan kejelasan itu,” kata Todung saat jumpa pers di Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

“Kalau memang kita ingin melakukan investigasi, saya kira DPR bisa melakukan tindaklanjut mengenai hal ini. Memanggil pimpinan KPU, memanggil pimpinan Bawaslu, dan kalau perlu dibentuk semacam tim investigasi independen untuk itu, kenapa tidak?” lanjutnya.