“Fraksi PKS melihat belum terlihat adanya aturan kekhususan kepada JKT. Belum, apa itu khususnya? Belum, yang khusus itu apa? Misalnya, aturan yang dapat mempertahankan bahkan meningkatkan posisi JKT sebagai perekonomian Indonesia, misalnya dengan penghapusan pajak seperti Batam. Nggak ada di pasal pasal penghapusan itu, apa kekhususannya?” tegasnya.

Oleh sebab itu, Ansory mengungkap PKS mengusulkan agar Jakarta menjadi Kota Legislatif, IKN Nusantara menjadi Kota Eksekutif, sementara Kota Yudikatif bisa dicari tempat lainnya. Ia mengungkit implementasi hal ini sudah dilakukan di Afrika Selatan.

“Kemudian tadi yang dilakukan pak Hermanto, bahwa kita jadikan kota Jakarta ini kota legislatif, mungkin IKN kota eksekutif, untuk yudikatifnya terserah di mana seperti Afrika Selatan. Demikian pimpinan,” pungkasnya.(SW)