katamerdeka.com – Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Hasil pertemuan tersebut memutuskan bahwa PPN 12% akan diterapkan secara selektif mulai 1 Januari 2025.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa kebijakan ini hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, termasuk komoditas lokal dan impor yang tergolong barang mewah.

“PPN 12% akan dikenakan hanya pada barang-barang mewah, jadi penerapannya secara selektif,” kata Sufmi Dasco dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/12).

Barang-barang mewah yang dimaksud mencakup apartemen mewah, rumah mewah, hingga mobil mewah. Kebijakan ini diambil untuk menjaga agar penerapan pajak tidak membebani masyarakat luas.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa tarif PPN 12% tidak akan berlaku untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat, layanan kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan pemerintah.