Meski begitu, Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa yang masuk dalam PSN hanya 1.700 hektare untuk sektor pariwisata Tropical Coastline, bukan seluruh kawasan perumahan di PIK 2.

Pemerintah kini tengah melakukan kajian menyeluruh untuk menentukan apakah proyek ini masih sesuai dengan kriteria PSN yang ditetapkan, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan perlindungan pantai utara Jawa.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik, terutama karena melibatkan tokoh-tokoh penting dan menyoroti aspek lingkungan serta tata kelola proyek strategis nasional. Pengadilan akan menentukan langkah berikutnya terkait gugatan yang berpotensi memiliki dampak besar bagi keberlanjutan proyek PIK 2.