Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta aparat penegak hukum seperti Polda Bali dan pihak imigrasi terus diperkuat. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri event di Bali tanpa adanya gesekan sosial. Pemerintah daerah juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara acara untuk selalu berkoordinasi dengan pihak berwenang sebelum melaksanakan kegiatan berskala komunitas di ruang publik.

Ke depannya, pemerintah Bali akan lebih selektif dalam memantau aktivitas komunitas asing guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang berlangsung memberikan dampak positif bagi daerah. Penegasan Gubernur Koster ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang sempat terjadi dan mengembalikan citra Bali sebagai destinasi yang ramah bagi semua kalangan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan tidak ada lagi pihak yang berani melakukan tindakan diskriminatif di wilayah hukum Bali.