Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan keterangan resmi terkait isu diskriminasi yang sempat mencuat dalam kegiatan komunitas lari warga negara asing di Canggu, Kabupaten Badung, Bali, pada 28 Juli 2026. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan setelah rapat keamanan daerah, Gubernur Koster secara tegas membantah adanya praktik diskriminasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) dalam penyelenggaraan acara lari yang dikenal dengan nama Bali Silent Disco tersebut. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan berbagai laporan yang beredar di masyarakat mengenai dugaan pembatasan akses bagi warga lokal dalam kegiatan olahraga yang melibatkan komunitas warga asing di wilayah tersebut.

Pernyataan ini menjadi sangat krusial mengingat isu diskriminasi di ruang publik merupakan perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas pariwisata Bali. Dampak dari isu ini sempat memicu keresahan di tengah masyarakat, sehingga pemerintah merasa perlu memberikan penjelasan transparan guna meredam spekulasi yang berkembang. Melalui keterangan resmi tersebut, Gubernur Koster berupaya memastikan bahwa seluruh kegiatan komunitas di Bali harus tetap menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan tidak boleh melanggar aturan yang berlaku, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas setiap bentuk tindakan yang dianggap merugikan warga lokal atau mencederai nilai-nilai kebangsaan di wilayah Bali.

Dalam penjelasannya, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang ia terima, kegiatan lari tersebut sebenarnya tidak seperti yang diberitakan sebelumnya. Ia menekankan bahwa terdapat keterlibatan WNI dalam event tersebut, sehingga tuduhan mengenai adanya pelarangan atau diskriminasi terhadap warga lokal tidaklah benar. Menurut Koster, kegiatan lari yang dilakukan pada pagi hari tersebut merupakan aktivitas yang wajar dan diperbolehkan selama tidak mengganggu ketertiban umum. Ia menambahkan bahwa sepanjang kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku, maka tidak ada hal yang perlu dirisaukan oleh masyarakat luas.

Di sisi lain, pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menyikapi laporan awal mengenai dugaan diskriminasi tersebut. Pihak berwenang, termasuk kepolisian dan imigrasi, telah melakukan langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung saat ini tengah melakukan investigasi penyelenggara acara lari tersebut untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran izin atau aturan lain yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban dan memastikan bahwa setiap penyelenggara kegiatan di Bali, baik warga negara asing maupun lokal, tetap mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Klarifikasi Terhadap Isu Diskriminasi

Gubernur Koster menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah mengeluarkan edaran yang melarang segala bentuk tindakan diskriminatif di wilayah Bali. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap dua warga negara Belanda yang diduga menjadi penyelenggara utama kegiatan tersebut. Tindakan tegas ini diambil untuk memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau setiap kegiatan komunitas asing yang ada di Bali agar tetap sejalan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Koster menekankan bahwa Bali adalah wilayah yang terbuka bagi siapa saja, namun tetap harus menghormati warga lokal dan aturan yang ada. Penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten terhadap siapa pun yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Langkah Pemerintah dalam Pengawasan Kegiatan

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, turut berperan aktif dalam menindaklanjuti kasus ini dengan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pemerintah daerah memastikan bahwa setiap event yang melibatkan warga negara asing harus memiliki izin yang jelas dan tidak boleh bersifat eksklusif yang merugikan masyarakat sekitar. Pengawasan ketat akan terus ditingkatkan guna menjamin kenyamanan dan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat di Bali.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta aparat penegak hukum seperti Polda Bali dan pihak imigrasi terus diperkuat. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri event di Bali tanpa adanya gesekan sosial. Pemerintah daerah juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara acara untuk selalu berkoordinasi dengan pihak berwenang sebelum melaksanakan kegiatan berskala komunitas di ruang publik.

Ke depannya, pemerintah Bali akan lebih selektif dalam memantau aktivitas komunitas asing guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang berlangsung memberikan dampak positif bagi daerah. Penegasan Gubernur Koster ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang sempat terjadi dan mengembalikan citra Bali sebagai destinasi yang ramah bagi semua kalangan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan tidak ada lagi pihak yang berani melakukan tindakan diskriminatif di wilayah hukum Bali.