Gibran Ajukan Mundur, Bakom Pastikan Ekonomi Indonesia Tetap Stabil dan Program Prabowo Berjalan
katamerdeka.com – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, memastikan dinamika politik menyusul pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan mengganggu roda perekonomian Indonesia.
Menurut Syahganda, aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan meskipun situasi politik tengah menjadi perhatian publik. Ia menilai perekonomian Indonesia saat ini sudah mengalami kondisi decoupling, yakni pergerakan ekonomi dan pasar yang tidak lagi terlalu bergantung pada dinamika politik.
“Perekonomian saat ini sudah decoupling. Meski ada situasi riuh politik, perekonomian tidak terganggu. Ini juga bukti kematangan berpolitik bangsa ini,” tegas Syahganda dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik tidak serta-merta memengaruhi aktivitas perekonomian nasional.
Syahganda juga memastikan seluruh program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat (SR).
Sebagai contoh, Presiden Prabowo baru saja meresmikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu (11/11/2026).
Selain itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga negara disebut tetap berlangsung secara intensif untuk memastikan pelaksanaan program pemerintahan tidak terganggu.
Syahganda pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi di ruang publik.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo juga meminta pelaku pasar tidak panik menyikapi dinamika politik setelah Gibran mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden.
Menurut Dradjad, penyelesaian persoalan politik tersebut merupakan ranah parlemen. Adapun pemerintah akan tetap berfokus menjaga ketahanan pasar modal dan pasar keuangan Indonesia.
“Dinamika politik itu kita serahkan kepada teman-teman di parlemen untuk menyelesaikan. Tugas kami di Kemenko Perekonomian adalah untuk memastikan bahwa pasar modal kita, pasar keuangan kita itu resilient dan berjalan dengan baik,” ujar Dradjad di kantornya, Jakarta Pusat.
Dradjad menilai dinamika politik bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Berdasarkan pengalamannya berkecimpung di dunia politik sejak 2004, situasi politik yang ramai biasanya hanya berlangsung sementara sebelum kembali mereda.
“Dinamika politik biasanya ramai dalam waktu, ya, beberapa saat, setelah itu damai lagi. Saya sudah cukup lama di politik sejak 2004, lumayan 22 tahun, jadi sudah sering mengalami dinamika seperti ini. Jadi nggak usah terlalu panik dengan dinamika politik,” ucap Dradjad yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar PAN.
Meski demikian, ia mengakui perkembangan politik tetap berpotensi memicu reaksi pasar keuangan dalam jangka pendek, baik dalam hitungan jam maupun beberapa hari.
Dradjad berharap berbagai pembenahan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat semakin memperkuat ketahanan pasar modal nasional.
Dradjad juga memahami apabila sebagian investor memilih mengambil sikap menunggu dan melihat perkembangan atau wait and see sebelum mengambil keputusan investasi.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hak masing-masing investor. Namun, ia mengingatkan bahwa terlalu lama menunda keputusan investasi juga memiliki konsekuensi tersendiri.
“Itu hak mereka mau wait and see, mau apa. Sebagai ekonom saya katakan, kalau terlalu lama wait and see, ya jangan salahkan kami kalau ketinggalan karena keretanya akan melaju cepat,” kata Dradjad.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi imbauan agar pelaku pasar tetap mempertimbangkan kondisi fundamental ekonomi dalam mengambil keputusan, bukan semata-mata bereaksi terhadap perkembangan politik.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah menyatakan tetap memprioritaskan keberlangsungan program pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
Dengan demikian, perkembangan politik terkait pengajuan pengunduran diri Gibran diharapkan tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap perekonomian Indonesia.









Comment