Pakar Internasional Kritik Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

katamerdeka.com – Pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, Australia, Ian Wilson, menyuarakan kritik terhadap argumen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin (22/4).

Pakar politik Wilson menyoroti pernyataan hakim MK yang menyatakan bahwa bantuan sosial (Bansos) dan perolehan suara calon presiden dan wakil presiden tidak berkaitan satu sama lain.

“Mereka tampak berspekulasi dengan mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara peningkatan bansos dengan pemilih, seolah insentif material tidak berpengaruh, dan tidak ada bukti tujuan politik dalam pembagian bansos itu,” ujar Wilson.

Wilson juga menekankan saran MK yang menyatakan bahwa bansos perlu diatur dalam undang-undang dalam tahapan pemilu agar tidak memicu penyimpangan.

“Ini terlihat kontradiktif, tetapi menunjukkan pemisahan antara prosedur yang ada, dan norma-norma etika dalam berpolitik,” tambahnya.

Pada hari yang sama, MK menggelar sidang putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024. Sengketa pilpres ini bermula setelah tim pasangan yang kalah, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan gugatan ke MK.