“Polri harus tetap di bawah Presiden langsung, bukan kementerian, agar tidak terjadi kekacauan,” tegas Sahroni.

Usulan ini mencuat setelah dugaan keterlibatan oknum Polri dalam kecurangan Pilkada 2024. Deddy Yevri Sitorus mengusulkan agar Polri kembali di bawah TNI untuk mencegah intervensi dalam proses pemilu.

Namun, pengamat Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyebut pemindahan struktur Polri bukan solusi yang tepat. Ia mengusulkan pemisahan fungsi Polri menjadi dua lembaga independen untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat.

“Pemisahan fungsi adalah langkah strategis untuk mengurangi kewenangan Polri yang terlalu luas dan rentan penyalahgunaan,” ungkap Fahmi.

Menurut Fahmi, inti persoalan bukan pada posisi Polri dalam struktur negara, melainkan pada profesionalisme, integritas, dan independensi institusi tersebut.

“Reformasi Polri seharusnya bertujuan membangun kembali kepercayaan publik dan menciptakan institusi yang lebih akuntabel serta melayani masyarakat,” pungkasnya.