Indonesia tidak harus memaksakan diri hanya memiliki dua partai politik. Keberagaman aspirasi merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin konstitusi.

Yang harus kita sederhanakan bukan semata-mata jumlah partainya, melainkan praktik politik transaksional dan sistem politik yang tidak menghasilkan kepemimpinan berkualitas.

Saya menggagas reformasi politik melalui penguatan demokrasi internal partai, transparansi pendanaan politik, pendidikan kader yang terukur, serta proses pencalonan yang terbuka dan berbasis kompetensi.

Setiap calon pemimpin seharusnya diuji berdasarkan integritas, kemampuan berpikir, rekam jejak, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuannya memahami persoalan rakyat.

Bukan berdasarkan seberapa besar uang yang dimiliki atau seberapa dekat dirinya dengan lingkaran kekuasaan.

Saya ingin melihat Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang layak karena kemampuannya, bukan semata-mata karena kekuatan modal dan kedekatan politiknya.

Demokrasi tidak boleh hanya menghasilkan pemenang pemilu.