katamerdeka.com – Serangkaian banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada pekan ini kembali mengungkap rapuhnya kondisi lingkungan di kawasan hulu sungai di Pulau Sumatera. Air berwarna cokelat kehitaman yang membawa kayu gelondongan hanyut terbawa arus menjadi indikator jelas kerusakan ekologi yang parah.

Para ahli mengingatkan, prinsip dasar ekologis menyatakan bahwa kerusakan di hulu hampir selalu berujung pada bencana di hilir. Kawasan Bukit Barisan, yang menjadi sumber berbagai sungai besar dari Lampung hingga Aceh, kini menghadapi tekanan besar akibat deforestasi dan aktivitas industri ekstraktif.

Kerusakan Hulu dan Aktivitas Manusia Jadi Sorotan

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologis mendominasi 98 persen total bencana di Indonesia setiap tahun. Curah hujan tinggi memang menjadi faktor alamiah, tetapi warna air banjir yang pekat dengan lumpur menegaskan adanya kerusakan lingkungan di hulu.

Salah satu kasus paling mencolok terjadi pada 25 November 2025 di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Aktivitas pertambangan mineral yang membabat hutan di kawasan tersebut diduga kuat memperparah banjir bandang. Lokasi tambang yang berada dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara menyebut ekosistem Batang Toru sebagai hutan hujan tropis esensial yang menjadi pusat sumber air. Secara administratif, wilayah ini mencakup 66,7 persen di Tapanuli Utara, 22,6 persen di Tapanuli Selatan, dan 10,7 persen di Tapanuli Tengah.

“Hampir setiap banjir membawa kayu-kayu besar, dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitarnya. Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan,” kata Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, Sabtu (29/11/2025). Ia menegaskan bahwa banjir yang terjadi adalah “bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan.”

Kerugian Multidimensi: Sosial, Ekonomi, hingga Politik

Selain menelan korban jiwa dan merusak permukiman warga, banjir bandang di Sumatra membawa dampak ekonomi yang luas. Infrastruktur publik rusak parah dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan.

Di Kota Padang, kerusakan pada jalan, jembatan, sekolah, jaringan listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya mencapai Rp 202,8 miliar. Sektor swasta juga terdampak. Banyak perusahaan terpaksa menghentikan operasional akibat putusnya akses dan padamnya listrik. Jika sarana produksi ikut terendam, kerugian bisa meningkat signifikan dan mengancam keberlangsungan usaha, bahkan memicu pemutusan hubungan kerja.

Faktor Global: Siklon Tropis dan Perubahan Iklim

Selain kerusakan lingkungan, faktor global turut memperburuk situasi. Kemunculan Siklon Tropis Senyar dan bibit siklon 95B di utara Sumatra memicu hujan ekstrem dalam waktu singkat. Volume air yang melampaui kapasitas sungai, ditambah daya dukung lingkungan yang menurun, menciptakan kondisi ideal bagi banjir bandang.

Pemanasan global yang menghangatkan laut juga membuat siklon tropis kian sering dan lebih kuat. Indonesia, yang berada di antara dua zona pembentukan siklon terbesar dunia, semakin rentan terhadap fenomena ini.

Mitigasi Jangka Panjang: Pemulihan Hutan Jadi Kunci

Untuk mencegah bencana serupa di masa depan, para ahli menilai upaya pemulihan hutan adalah langkah paling mendesak. Rehabilitasi daerah tangkapan air dan reklamasi tambang harus dilakukan dengan penanaman kembali pohon-pohon lokal yang memiliki akar kuat seperti meranti, damar, beringin, dan gaharu.

Selain itu, pemerintah perlu memperketat penegakan hukum terkait pembukaan lahan, khususnya di kawasan hutan dan lereng curam. Moratorium total terhadap penebangan di daerah aliran sungai juga dinilai penting.

Jika tindakan konkret tidak segera diambil, kerusakan lingkungan dinilai berpotensi menciptakan “kuburan air” bagi generasi mendatang sebuah peringatan keras dari alam yang tak boleh lagi diabaikan.