“Bahkan hasilnya pun saya belum dalami detil tetapi saya rasa juga sebenarnya tidak bisa terbuka itu diakses oleh publik, itu yang pertama,” tambahnya.

Kedua, partai politik di dalam Komisi I DPR yang disebutkan Prabowo saat debat itu merupakan proses legislasi. Menurutnya, hal ini lebih baik dikomentari oleh para partai politik.

“Kemudian juga tentang partai politik yang disebutkan beliau ya itu kan proses legislasi semua parpol pasti punya kewenangan, punya diskusi, punya dinamika ketika proses pembahasan berlangsung. Dan ranah itu sih kita masuk ke ranahnya parpol lebih baik parpol yang komentari,” jelasnya.

Billy menilai tak semua rapat legislasi bisa terbuka secara publik. Billy kembali menegaskan bahwa anggaran Rp 700 T bukan untuk pembelian alutsista bekas melainkan anggaran Kemhan selama 5 tahun.

“Tetapi point saya tadi itu, ya berkaca aja bahwa nggak semua rapat legislasi bisa terbuka secara publik dan datanya bisa kita mudah dengan temukan. Nggak hanya satu kali rapat ya, nggak hanya satu kali pertemuan tapi beberapa kali pertemuan rapat dengan komisi I,” tuturnya.