2. Sebagai Pengaturan
Selanjutnya, UUD 1945 menjadi alat pengatur kekuasaan negara, yaitu bagaimana cara menyusun, membagi hingga melaksankan kekuasanya.

3. Sebagai Penentu
UUD 1945 memiliki fungsi sebagai alat penentu atas hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

Jadi, penentuan hak dan kewajiban masyarakat maupun para pemimpin kekuasaan harus sesuai dengan yang ada dalam UUD 1945.

Sejarah UUD 1945

Menurut sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah diresmikan menjadi undang-undang dasar negara Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal18 Agustus 1945.

Perlu diketahui, sejak tanggal 27 Desember 1949 Indonesia berlakukan Kontitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 berlaku UUDS 1950.

Tak berselang lama, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang didekritkan oleh Presiden Soekarno saat itu, Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945.

Dekrit tersebut dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tepatnya pada tanggal 22 Juli 1959.

Kemudian, pada periode 1999 hingga 2002, UUD 1945 kembali mengalami empat kali perubahan (amandemen).