katamerdeka.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencatat defisit sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), setara Rp507,8 triliun. Capaian ini sesuai dengan UU APBN 2024 dan lebih baik dari proyeksi pertengahan tahun lalu yang memperkirakan defisit melebar hingga 2,7 persen.

“Kita lihat defisit (APBN 2024) di Rp507,8 triliun. Ini sangat impresif,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (6/1).

Pendapatan negara sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun, melampaui target APBN yang ditetapkan Rp2.802,3 triliun. Namun, belanja negara meningkat 7,3 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp3.350,3 triliun, melampaui target Rp3.325,1 triliun.

Sri Mulyani juga melaporkan defisit keseimbangan primer sebesar Rp19,4 triliun, jauh lebih baik dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp110,8 triliun. “Ternyata realisasinya bisa jauh lebih rendah, bahkan lebih rendah dari APBN awal yang (defisit keseimbangan primer) Rp25,5 triliun,” tambahnya.

Penerimaan pajak, meskipun tidak mencapai target Rp1.988,9 triliun, berhasil mencapai Rp1.932,4 triliun. Ani mengklaim angka ini mencerminkan pemulihan yang baik dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Kenaikan belanja negara pada semester pertama disebabkan oleh tambahan alokasi untuk melindungi masyarakat, yang Sri Mulyani sebut sebagai prioritas pemerintah.

Namun, ia menekankan bahwa laporan ini masih bersifat non-audited. “Data ini berdasarkan yang kami terima, lalu dihitung dan dilaporkan,” jelasnya.

Defisit APBN 2024 lebih rendah dari target awal sebesar Rp522,8 triliun dan prediksi semester sebelumnya sebesar Rp609,7 triliun, menunjukkan pengelolaan fiskal yang lebih baik meski menghadapi tekanan penerimaan pajak dan lonjakan belanja negara.

Sri Mulyani menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan, capaian APBN 2024 menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang tetap terkendali dan mendukung perlindungan masyarakat.