“Dari segi usia untuk diajukan menjadi capres dan wapres tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka/kuantitatif tetapi juga harus diberi ruang alternatif usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menujukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat,” sambungnya.

Ia menegaskan bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota layak maju dalam pilpres.
“Sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai capres cawapres dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun,” ujar Guntur Hamzah.

“Penting bagi mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilu presiden dan wapres dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 tahun semata,” sambungnya.

Dengan demikian, MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut menjadi berbunyi: