JAKARTA – Penyesuaian besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% tengah hangat diperbincangkan. Kalangan pengusaha bahkan sempat meminta agar di pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat membatalkan aturan kenaikan PPN tersebut.

Merespons hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pihaknya menyadari bahwa kebijakan ini bukanlah sesuatu hal yang mendadak. Aturan ini telah disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun demikian, kondisi ekonomi saat ini terbilang di luar ekspektasi pengusaha pada kala aturan itu dibuat.

“Kami juga mendengar masukan daripada pelaku (usaha). Ini harus jadi perhatian pada saatnya itu sudah masuk di pemerintah baru. Mereka bisa mengevaluasi dan melihat perkembangan saat ini, karena jelas ini suatu yang tidak kami antisipasi bahwa kondisi global akan separah ini,” kata Shinta, ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).