katamerdeka.com – Pengamat politik dari Citra Institute dan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Serang Efriza, menilai kritik yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bersifat substansial. Kritik Refly dilontarkan lebih dari sepekan setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, sementara beberapa gebrakan awal Prabowo justru menuai apresiasi publik.

“Langkah awal seperti mengumumkan susunan kabinet di hari pelantikan, melakukan pembekalan tiga hari di Lembah Tidar bertajuk ‘Magelang Retreat,’ hingga mewajibkan penggunaan mobil dinas lokal Pindad Maung menunjukkan keseriusan Prabowo,” kata Efriza, Kamis (31/10). Selain itu, Prabowo juga menegaskan pada menteri dari parpol untuk tidak menyalahgunakan APBN dan segera bekerja setelah pembekalan di Hambalang dan Magelang.

Menurut Efriza, langkah-langkah Prabowo ini menunjukkan keseriusan untuk memenuhi ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemerintahannya. Survei dari Indikator Politik menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo mencapai 85,3 persen. Namun, di tengah tingginya dukungan publik, kritik terkait acara Magelang Retreat muncul, dinilai oleh beberapa pihak sebagai upaya “pengembalian pemerintahan yang militeristik.”

Efriza menanggapi bahwa Magelang Retreat adalah pendekatan “military way” dalam pengorganisasian, bukan untuk menciptakan pemerintahan militeristik. “Pengorganisasian militer telah banyak diadopsi oleh perusahaan besar di dunia dan terbukti efektif,” jelasnya.

Efriza juga menganggap kritik Refly soal kehadiran Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, saat pengumuman kabinet sebagai hal yang tidak substansial. “Sufmi Dasco Ahmad adalah Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang membantu Prabowo dalam penyusunan kabinet. Meski masa baktinya berakhir saat pelantikan, kehadirannya untuk mendampingi Prabowo sangat wajar,” tegas Efriza.

Ia menilai kritik ini terkesan mencari-cari kesalahan Prabowo dan mengabaikan capaian serta upaya serius dalam menjalankan pemerintahan.