katamerdeka.com – Pemilihan umum (Pemilu) Israel yang digelar pekan lalu belum menghasilkan pemenang dengan mayoritas kursi parlemen. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot kini sama-sama menghadapi tantangan besar untuk membentuk pemerintahan baru.

Hasil penghitungan suara menunjukkan blok yang mendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan blok oposisi pimpinan Eisenkot mengamankan 48 kursi dari total 120 kursi Knesset atau parlemen Israel.

Sementara itu, dua partai yang dipimpin tokoh Arab, yakni Joint List dan Ra’am, berhasil meraih total 19 kursi. Perolehan tersebut menjadi rekor baru dan menempatkan kedua partai sebagai kekuatan penting dalam menentukan arah pembentukan pemerintahan berikutnya.

Untuk membentuk pemerintahan mayoritas, sebuah koalisi membutuhkan sedikitnya 61 kursi. Dengan hasil tersebut, tidak satu pun blok utama yang mampu mencapai ambang mayoritas tanpa dukungan dari partai lain.

Analis politik Israel dari King’s College London, Ahron Bregman, mengatakan Netanyahu secara matematis belum memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Kondisi ini membuat proses negosiasi politik menjadi rumit. Kedua kubu harus mempertimbangkan kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai yang sebelumnya mereka tolak, termasuk partai Arab dan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks.

Situasi semakin kompleks setelah Partai Likud pimpinan Netanyahu menuduh partai-partai Arab melakukan kecurangan pemilu tanpa menyertakan bukti. Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Noam Sohlberg, menyatakan hasil pemilu secara keseluruhan tetap berlaku sekalipun dugaan campur tangan asing terbukti.

Menurut Bregman, tuduhan tersebut merupakan taktik politik Netanyahu untuk menghambat kemungkinan oposisi membentuk koalisi dengan dukungan partai-partai Arab.

Di tengah kebuntuan tersebut, Presiden Israel Isaac Herzog mendesak para pemimpin partai agar bersikap terbuka dalam perundingan demi menghindari pemilu ulang.

Berikut lima skenario yang berpotensi terjadi dalam pembentukan pemerintahan Israel.

1. Eisenkot Membentuk Koalisi dengan Partai Arab

Salah satu kemungkinan adalah Gadi Eisenkot membentuk pemerintahan dengan menggabungkan 48 kursi blok oposisi dan 19 kursi milik Joint List serta Ra’am.

Jika seluruh partai tersebut memberikan dukungan, koalisi Eisenkot berpotensi menguasai 67 kursi, atau enam kursi di atas batas minimal mayoritas parlemen.

Namun, langkah ini tidak mudah. Tiga partai oposisi, yakni Yashar, B’Yachad, dan Yisrael Beytenu, sebelumnya menyatakan tidak akan membentuk pemerintahan bersama partai-partai Arab.

Partai Demokrat pimpinan Yair Golan menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mendukung kemungkinan kerja sama tersebut.

Pemimpin Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, juga menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai Arab. Tanpa tujuh kursi dari partainya, gabungan oposisi dan kedua partai Arab hanya memiliki 60 kursi.

Meski demikian, pada Senin (2/11/2026), Liberman menyatakan dukungannya kepada Eisenkot sebagai calon perdana menteri. Dukungan tersebut belum berarti kesediaannya bergabung dalam pemerintahan yang melibatkan partai Arab.

Di sisi lain, pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, menyatakan keterbukaannya untuk bergabung dalam pemerintahan Eisenkot.

Sementara itu, Joint List lebih memilih memberikan dukungan dari luar koalisi dan tidak ingin masuk ke dalam kabinet.

Tokoh Joint List, Yousef Jabareen, menegaskan bahwa partainya mempertimbangkan dukungan untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Namun, pihaknya tidak akan bergabung dalam kabinet selama pendudukan Israel di Tepi Barat masih berlangsung.

Kerja sama oposisi diperkirakan mulai diuji ketika Knesset bersidang pada 10 November, termasuk melalui rencana pergantian Ketua Parlemen Amir Ohana dari Likud.

Jika terealisasi, keterlibatan partai-partai Arab dalam pemerintahan akan menjadi perkembangan penting dalam politik Israel, mengingat warga Arab mencakup sekitar 21% populasi negara tersebut.

2. Netanyahu Membujuk Anggota Oposisi Bergabung

Skenario kedua adalah Netanyahu berusaha mempertahankan kekuasaan dengan membujuk anggota parlemen atau partai-partai kecil dari kubu oposisi agar bergabung dengan koalisinya.

Blok Netanyahu saat ini membutuhkan tambahan delapan kursi untuk mencapai mayoritas 61 kursi.

Namun, upaya tersebut menghadapi hambatan karena partai-partai oposisi sebelumnya berkampanye dengan janji mengakhiri pemerintahan Netanyahu.

Pilihan lainnya adalah menjalin kerja sama dengan Ra’am yang memiliki delapan kursi. Akan tetapi, rencana tersebut berpotensi memicu pertentangan dengan sekutu sayap kanan Netanyahu, termasuk Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang menolak kerja sama dengan partai Arab.

Situasi serupa pernah terjadi pada 2021 ketika Netanyahu sempat menjajaki pembentukan pemerintahan dengan dukungan Ra’am. Namun, rencana tersebut ditolak Smotrich.

Ra’am kemudian bergabung dengan koalisi pimpinan Naftali Bennett dan Yair Lapid, menjadi partai Arab independen pertama yang masuk dalam pemerintahan Israel.

3. Netanyahu dan Oposisi Membentuk Pemerintahan Persatuan

Pemerintahan persatuan nasional juga menjadi salah satu alternatif untuk mengakhiri kebuntuan politik.

Jika Likud pimpinan Netanyahu bergabung dengan Yashar pimpinan Eisenkot, B’Yachad, serta Yisrael Beytenu pimpinan Liberman, gabungan tersebut berpotensi menguasai 67 kursi parlemen.

Namun, persoalan terbesar adalah menentukan siapa yang akan menduduki posisi perdana menteri.

Eisenkot, Bennett, dan Liberman sebelumnya menolak bergabung dalam pemerintahan Netanyahu. Liberman bahkan kembali menegaskan penolakannya pada Senin (2/11/2026), termasuk terhadap kesepakatan pembagian jabatan perdana menteri secara bergilir.

Di sisi lain, pembentukan pemerintahan persatuan juga berpotensi mengharuskan Netanyahu melepaskan sebagian sekutu politiknya dari kelompok sayap kanan dan ultra-Ortodoks.

Presiden Isaac Herzog disebut-sebut dapat berperan dalam mendorong terciptanya pemerintahan persatuan. Namun, kantor kepresidenan membantah bahwa Herzog telah membahas pembentukan koalisi tertentu dengan para politisi.

Skenario ini dapat menjadi alternatif apabila perundingan antara kedua kubu tidak menemukan titik temu, meskipun membutuhkan kompromi politik yang besar.

4. Eisenkot Membentuk Pemerintahan Minoritas

Pilihan berikutnya adalah Eisenkot membentuk pemerintahan minoritas dengan jumlah kursi koalisi di bawah 61, tetapi memperoleh dukungan yang cukup untuk memenangkan pemungutan suara kepercayaan di parlemen.

Dukungan tersebut dapat berasal dari partai-partai Arab maupun partai Yahudi ultra-Ortodoks tanpa harus bergabung secara resmi dalam kabinet.

The Times of Israel, mengutip Channel 12, melaporkan bahwa sejumlah tokoh United Torah Judaism (UTJ) mempertimbangkan untuk membantu Eisenkot dengan memilih abstain dalam pemungutan suara parlemen.

UTJ memiliki tujuh kursi dan disebut kecewa terhadap Netanyahu karena pemerintahannya gagal mengesahkan undang-undang yang memberikan perlindungan bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks dari kewajiban wajib militer.

Namun, persoalan wajib militer juga menjadi tantangan bagi Eisenkot dan sekutunya. Mereka justru menginginkan penghapusan pengecualian wajib militer secara menyeluruh.

Menurut laporan Ynet pada Minggu (1/11/2026), Eisenkot telah mengizinkan timnya menjajaki kemungkinan pembentukan pemerintahan minoritas.

Skema tersebut dapat berjalan apabila Ra’am dan UTJ memilih abstain, sementara Joint List tidak memberikan suara menentang.

Dengan demikian, pembentukan pemerintahan minoritas sangat bergantung pada kesepakatan antarpartai mengenai sikap masing-masing dalam pemungutan suara, baik mendukung, menolak, maupun abstain.

5. Negosiasi Gagal, Israel Berpotensi Gelar Pemilu Ulang

Skenario terakhir adalah seluruh upaya pembentukan pemerintahan gagal sehingga Israel harus kembali menggelar pemilu.

Presiden Isaac Herzog dijadwalkan menerima hasil resmi pemilu pada 4 November 2026. Setelah itu, ia akan berkonsultasi dengan berbagai fraksi parlemen sebelum menunjuk tokoh yang diberi mandat membentuk pemerintahan.

Kandidat yang mendapatkan mandat memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari.

Jika kandidat pertama gagal, Herzog dapat memberikan kesempatan kepada tokoh lain untuk membentuk pemerintahan.

Masih terdapat satu peluang terakhir untuk menghindari pemilu ulang. Dalam jangka waktu 21 hari, sedikitnya 61 anggota Knesset dapat bersama-sama mengusulkan seorang kandidat untuk membentuk pemerintahan.

Apabila seluruh mekanisme tersebut tidak berhasil, Israel berpotensi kembali menggelar pemilihan umum.

Selama pemerintahan baru belum terbentuk, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara.

Kebuntuan politik bukan hal baru bagi Israel. Negara tersebut sebelumnya telah menggelar lima kali pemilu parlemen dalam rentang 2019 hingga 2022 akibat kesulitan partai-partai politik membentuk pemerintahan yang stabil.

Hasil pemilu terbaru kembali memperlihatkan rumitnya peta politik Israel. Dengan tidak adanya kubu yang menguasai mayoritas kursi, masa depan pemerintahan kini sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin partai untuk mencapai kompromi politik.