JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge menjadi ujung tombak pembebasan Pilot Susi Air Philips Marthen.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM 2020-2023, Amiruddin Al Rahab menilai cara berpikir pejabat KSP itu keliru.

“Menyatakan Pj Bupati Ndunga menjadi ujung tombak pembebasan pilot yang disandera TPN adalah cara berpikir yang keliru,” kata Amir kepada wartawan, Kamis (4/1/2023).

Amir mengatakan semestinya beban tugas itu dipikul oleh KSP. Sebab, menurutnya, KSP bisa berkoordinasi dengan lembaga terkait dan bisa langsung berkomunikasi dengan Presiden.

“KSP semesti yang memikul beban berat itu, karena KSP bisa memimpin koordinasi antarlembaga untuk pembebasan itu. Karena KSP bisa langsung akses ke Presiden,” ungkapnya.

Dia menjelaskan penyanderaan yang sudah berjalan selama 10 bulan itu telah membebani Pemda Nduga. Oleh karena itu, menurutnya, KSP yang seharusnya hadir di Nduga untuk penanganan konflik.

“Penyanderaan itu sudah berjalan 10 bulan. Hal itu telah membebani Pemda Ndunga. Pemda Nduga sebaiknya didukung untuk melayani masyarakat yang terjepit karena konflik. Seharusnya KSP hadir di Nduga untuk mengkoordinasikan penangan konflik dan pembebasan sandera. Serta memberikan bantuan logistik ke Pemda untuk menangani pengungsi,” tuturnya.