“Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat disingkirkan out, atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Ummat tidak bisa ikut Pemilu 2024,” sambungnya.

Lebih lanjut, Amien mengatakan pihaknya mengajukan tiga tuntutan. Di antaranya, menuntut agar semua hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU kepada partai baru dan partai non parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen.

Selain itu, dia juga menuntut agar semua hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU kepada partai parlemen juga agar diaudit secara independen, dan dibuka ke publik.

Terakhir, menuntut DKPP untuk memeriksa seluruh jajaran KPU, terkait adanya intervensi yang dilakukan KPU ke KPU daerah, mengenai hasil verifikasi faktual di daerah, serta segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.

“Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang tengah sekarat di negara ini,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya belum mengumumkan peserta Pemilu 2024. Untuk informasi yang beredar, Idham mengatakan hal itu lantaran KPU provinsi telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dan bersifat terbuka.