JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni usul agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa semua bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) usai memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons dengan menyebut bahwa lembaga antirasuah tidak masuk ke daerah politik.

“Siapapun bebas berpikir dan berpendapat, namun kami tidak ingin menanggapi persoalan politik karena itu bukan wilayah tugas pokok dan fungsi KPK,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/9/2023).

Ali menjelaskan, KPK dalam memeriksa seseorang didasari oleh beberapa proses sebelumnya. Tidak ujug-ujug memanggil dan memeriksa seseorang.

“Dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya. Sangat tidak tepat bila penegak hukum tiba-tiba melakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan seseorang tanpa ada proses-proses yang sudah dilalui sebelumnya,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan Cak Imin beberapa tempo lalu, dasarnya adalah karena kasus yang sedang diusut KPK, yakni perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), terjadi periode 2012.