Menurut Budi, tax amnesty dapat menjadi mekanisme bagi para pelaku korupsi untuk mengembalikan aset mereka secara sukarela, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden.

“Ini salah satu mekanisme yang sedang disiapkan untuk memberi ruang kepada mereka yang ingin mengembalikan hasil kekayaan mereka melalui mekanisme tax amnesty,” kata Budi.

Budi menegaskan bahwa wacana ini merupakan langkah serius pemerintah untuk menangani aset-aset negara yang hilang akibat korupsi. Program tersebut saat ini tengah digodok oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan pemerintah dapat memulihkan kerugian negara secara maksimal, baik melalui mekanisme hukum maupun kebijakan fiskal yang terukur.