Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
10/11/2022 14:00
3. Memutus pembubaran terhadap partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang atau terhadap hasil pemilihan umum.
Jadi, MK ini berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga melakukan suatu pelanggaran (impeachment).
Sementara, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 MK memiliki kewenangan tambahan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus.
TANGERANG — Upaya mediasi dalam kasus dugaan perusakan yang dilaporkan seorang pedagang adil di kawasan Pujasera Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
katamerdeka.com – Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase baru setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi
katamerdeka.com – Aparat kepolisian mengamankan dua orang pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana penistaan agama setelah sebuah video
katamerdeka.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, resmi melaporkan peneliti forensik digital, Rismon Sianipar,
katamerdeka.com – Komika nasional Pandji Pragiwaksono dijatuhi sanksi adat oleh para pemangku adat Toraja dalam peradilan adat yang digelar di
katamerdeka.com – PT Bumi Pangan Kuali melayangkan gugatan wanprestasi terhadap sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang
katamerdeka.com – Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan komika Pandji Pragiwaksono untuk dimintai klarifikasi terkait materi tayangan
Comment