JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memeriksa Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terkait kasus suap pengadaan jasa umrah. KPK menyebut M Adil sudah menerima potongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) sejak tahun 2021.

“Bupati juga menerima potongan uang persediaan dan ganti uang persediaan serta penerimaan lainnya tahun 2021 sampai 2023 juga cukup besar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Jumat (7/4/2023).

Firli mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara dugaan korupsi yang dilakukan didominasi suap dan fee proyek dari kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Kabupaten Meranti. Dalam kasus tersebut KPK mengamankan barang bukti senilai milyaran rupiah.

“Barang bukti yang disita kurang lebih mencapai miliaran rupiah,” ujarnya.

Firli menyebut saat ini KPK masih mendalami perkara yang ada. Dia berjanji akan mengusut perkara tersebut secara transparan.

“Tolong beri waktu kami untuk bekerja. KPK akan menjelaskan kepada publik sebagai pertanggungjawaban kerja-kerja KPK ke publik,” imbuhnya.