katamerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kemungkinan akan melakukan penjemputan paksa terhadap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Saeful Bahri, jika ia terus mangkir dari panggilan penyidik tanpa memberikan keterangan.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu (15/1/2025).

“Sampai saat ini saudara Saeful Bahri diketahui tidak hadir,” ujar Tessa. Ia menegaskan, jika penyidik memandang ketidakhadiran Saeful dalam dua kali pemanggilan sebagai tindakan tidak wajar, maka KPK dapat menerbitkan surat perintah penjemputan paksa.

“Apabila tidak ada alasan yang sah, penyidik dapat melakukan penjemputan dengan menggunakan surat perintah membawa terhadap yang bersangkutan,” tambahnya.

Tessa juga mengingatkan agar Saeful Bahri bersikap kooperatif dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan.

“Kami berharap yang bersangkutan kooperatif dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi proses penyidikan,” kata Tessa.

Saeful Bahri telah dua kali dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antarwaktu (PAW)

Anggota DPR dan perintangan penyidikan terhadap tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Pemanggilan pertama dilakukan pada 8 Januari 2025, diikuti pemanggilan kedua pada 14 Januari 2025. Namun, Saeful Bahri mangkir pada kedua kesempatan tersebut tanpa alasan yang jelas.

KPK sebelumnya menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024.

Penetapan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Hasto diduga terlibat dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, serta merintangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku, yang dikenal sebagai obstruction of justice (OOJ).

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini dan mengimbau semua pihak yang terlibat agar kooperatif.

Jika Saeful Bahri terus mangkir, penjemputan paksa dapat menjadi langkah yang tak terelakkan.