JAKARTA- Tak adanya sanksi yang membuat efek jera bagi pelaku pencabulan di satuan pendidikan membuat pelecehan atau pencabulan terus terjadi. Seringkali malah dilakukan oleh pendidik atau orang-orang yang justru bertanggung jawab di satuan pendidikan tersebut.

Seperti yang belum lama ini terjadi. Seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diduga telah mencabuli 20 santriwati. Oknum pimpinan pesantren itu mencabuli santriwatinya dengan modus melakukan rukyah atau pengobatan.

Kasus dugaan pencabulan itu terungkap setelah salah seorang korban buka suara atas perbuatan pimpinan pesantren tersebut.

Kuasa hukum korban, Deki Rosdiana menyatakan pelaku melakukan pencabulan sejak korban yang didampinginya baru masuk di pesantren itu. Saat itu korban baru lulus sekolah dasar dan berumur 14 tahun.

Perbuatan cabul oknum pimpinan pesantren tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun. Korban tidak berani melapor ke orangtua karena segan dan takut.

Kini polisi tengah menyelidiki kasus tersebut dan mencari bukti-bukti yang menguatkan. Korban dan masyarakat berharap pelaku ditangkap dan diproses hukum dengan hukuman yang setimpal.

Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras aksi pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang diduga mencabuli 20 santriwatinya. KPAI mendorong pendampingan dan perlindungan kepada para korban.

“KPAI mendorong perlindungan dan pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan atau P2TP2A setempat terhadap para korban termasuk pemenuhan hak rehabilitasi psikologi bagi para korban,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangannya, Rabu (17/8/2022).

KPAI mendesak Kementerian Agama RI untuk segera membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan Pendidikan. Menurutnya, salah satu kehadiran negara adalah membuat regulasi, sebab perlindungan anak yang terbaik adalah dengan membangun sistem pencegahan.

“Kementerian Agama sampai hari ini belum memiliki Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, baik di madrasah dan pondok pesantren. Apalagi satuan pendidikan berasrama, seharusnya ada sistem pencegahan, sistem pengawasan dan sistem pengaduan yang melindungi korban dan saksi,” kata Retno.

“Satuan pendidikan berasrama pengawasannya harus ketat karena peserta didik pengasuhannya dipindahkan kepada institusi atau lembaga pendidikan tersebut, sehingga satuan pendidikan wajib melindungi anak-anak atau peserta didiknya. Sebagai catatan, Kemendikbud-Ristek sudah memiliki Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sudah ada aturan saja masih terjadi kekerasan seksual, apalagi jika tidak ada,” lanjutnya.

Retno menyoroti adanya relasi kuasa terhadap aksi pencabulan itu. Menurutnya, tak mudah bagi korban anak di bawah umur untuk bicara atau melapor karena khawatir tidak dipercaya dan khawatir juga kalau prestasi belajarnya akan dipermasalahkan oleh pelaku yang memang memiliki relasi kuasa tinggi atas korban.

“Selain itu, kemungkinan besar korban merasa malu dan merasa hal ini adalah aib yang harus ditutupi. Dengan korban tidak bicara atau melapor maka pelaku akan melanjutkan kekerasan seksualnya bahkan makin berani dan akan melakukan juga pada korban-korban lain. Pelaku merasa aman dan tidak akan pernah ada efek jera jika belum di proses hukum. Hukum harus ditegakkan, korban harus mendapatkan keadilan. Melaporkan pelaku berarti juga menghentikan ada korban lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Retno mengatakan perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggungjawab negara, namun juga menjadi tanggungjawab masyarakat, orang tua, bahkan anak itu sendiri. Dia meminta semua pihak berpartisipasi untuk melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual.

“Ketika menitipkan anak-anak untuk belajar di pondok pesantren, maka para orang tua wajib memastikan bahwa anaknya akan aman dan terlindungi selama berada di ponpes atau sekolah berasrama lainnya. Pastikan orang tua dapat memantau perkembangan anak-anaknya termasuk kesehatan mental anak-anak mereka, baik secara daring maupun luring,” ujarnya.(SW)