katamerdeka.com – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menanggapi isu adanya upaya dari pihak partai politik untuk merebut kursi kepemimpinannya di PMI. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah politikus Partai Golkar, Agung Laksono.

JK menegaskan bahwa setiap individu yang ingin menjadi ketua umum PMI harus memenuhi persyaratan organisasi dan memahami kerja-kerja kemanusiaan.

“Semua anggota di PMI berhak, tapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh seperti partai, macam-macam,” kata JK di Kota Mataram, Selasa (3/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Mantan Wakil Presiden RI itu menegaskan bahwa pemimpin PMI harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

“Harus ada etika sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Ada aturan-aturannya,” ujar JK.

Namun, JK memilih tidak berkomentar lebih jauh terkait langkah yang mungkin diambil Agung Laksono.

“Langkah Agung, saya belum tahu,” imbuhnya.

Rumor mengenai upaya menggoyang posisi JK sebagai Ketum PMI mencuat menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI yang akan digelar pada Desember 2024.