Ia mengusulkan pendekatan seleksi bersama, seperti yang dilakukan pada rekrutmen CPNS, PPPK, dan BUMN, sebagai upaya menciptakan transparansi dan keadilan.

“Seleksi bersama juga dapat menjadi langkah konkret untuk memberantas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” tambahnya.

Pentingnya Pengawasan Seleksi

Prof. Sri menekankan perlunya pengawasan dalam seleksi honorer yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di setiap daerah. Ia mengingatkan bahwa metode pengawasan harus mempertimbangkan keragaman budaya dan kebiasaan di berbagai wilayah di Indonesia.

“Metode yang sama tidak bisa diterapkan di semua daerah, karena permasalahan yang dihadapi berbeda-beda,” ujar Prof. Sri.

Pendaftaran PPPK 2024 tahap 2 diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola tenaga honorer, sekaligus mengatasi isu honorer titipan yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam rekrutmen pegawai pemerintah.