JAKARTA- Heboh Bjorka bikin ketar-ketir pemerintah, DPR bakal bentuk Panja. Hacker akun Bjorka sudah hampir sebulan acak-acak Indonesia belum mampu dibungkam pemerintah.

Hingga kini heboh Bjorka masih ramai di dunia maya. Satu persatu data negara, pejabat negara, tokoh politik, tokoh masyarakat dikabarkan bocor. Pemerintah sendiri hanya bisa membantah dan membantah. Belum mampu menangkap siapa sesungguhnya Bjorka itu.

Terkait heboh Bjorka, para pejabat negara tak mampu bersuara kompak. Ada yang bilang hanya hoax, sementara ada pula yang mengatakan apa yang disebut Bjorka bukan data rahasia yang penting. Sudah rahasia umum dan semua tahu.

Menko Polhukam Mahfud Md pun buka suara soal heboh Bjorka. Ia menyebut Bjorka tidak memiliki kemampuan membobol. “Kalau dari hasil kesimpulan, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Menurut Mahfud, Bjorka hanya ingin mewanti-wanti pemerintah untuk hati-hati terhadap pembobolan data.

Mahfud juga mengungkap motif Bjorka menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat dan warga Indonesia. Menurut dia, Bjorka memiliki motif politik, ekonomi, dan jual beli.

“Motifnya ternyata juga gado-gado. Ada motif politik, motif ekonomi, motif jual beli, dan sebagainya. Sehingga juga yang motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan,” ungkap Mahfud.

Mahfud pun menegaskan tidak ada rahasia negara yang bocor hingga saat ini. Dia menekankan hanya data umum yang saat ini bocor.

Meski begitu, Komisi I DPR RI akan membentuk panitia kerja (Panja) kebocoran data pekan depan. Panja dibentuk untuk merespons kebocoran data yang dilakukan hacker Bjorka.

“Kita di Parlemen minggu depan kita membuat Panja (panitia kerja) kebocoran data. Karena di tahun 2023 semua yang dilakukan sekarang, Satgas atau apa itu ada RPJMN nya dari tahun 2022 bahwa tahun 2023 kita Indonesia akan membuat CSIRT (Computer Security Incident Response Team) itu nanti 2023.

Koordinasinya nanti ya ini tadi, BIN, Polisi Kominfo dan BSSN. Dan lagi sudah ada Perpres yang baru 28/2021 leading sektornya BSSN,” kata Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi dalam program Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik bertajuk ‘Selancar Bjorka hingga Isu Tegang Dua Jenderal’ yang disiarkan melalui YouTube, Rabu (14/9/2022).

“Jadi seperti kita disrupsi era digital, ini kita baru akan bikin pengamanannya tahun depan, eh sekarang udah duluan (bocor), tinggal duluan kebijakan pemerintah disegerakan sekarang atau seperti sesuai road map tahun depan baru dibikin,” lanjutnya.

Bobby menjelaskan, nantinya Panja akan mempertanyakan kepada pemerintah mengenai kebocoran data tersebut. Dia menyebut hal itu dilakukan untuk memperoleh gambaran langkah yang akan dilakukan pemerintah terhadap kebocoran data.

“Panja ini nanti akan mengungkapkan kepada publik, kita tanya kata pemerintah ini nggak penting, tapi kata pengamat Pak A, Pak B Pak C ini sangat penting dan itu datanya sangat valid. Kita konfrontir di situ, sehingga kita mendapatkan gambaran ini katanya apa emang udah bener. Kalau memang sudah bener apa yang dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut Bobby mengatakan negara memiliki instrumen untuk menindaklanjuti persoalan kebocoran data. Dia menyebut Panja dibentuk karena kemunculan Bjorka yang membocorkan data di media sosial.(SW)