“Maka saya sarankan mundur lah, berubah lah aturan (memperbolehkan tetap menjabat), termasuk Pak Mahfud,” tutur Ganjar.

Ganjar mengaku persoalan capres atau cawapres yang tetap boleh menduduki jabatan publik sudah menjadi perbincangan sejak awal.

Di sisi lain, terdapat sejumlah kejadian penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye.

“Nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan-kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu,” kata Ganjar.

Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi saran capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar cawapresnya Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan. Hasto mengatakan kepentingan bangsa harus di atas segalanya.

“Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).