Sugiyanto juga menyebut bahwa pemblokiran akun perjalanan dinas berdampak signifikan pada operasional MA, termasuk:

  • Bantuan transportasi hakim hanya cukup untuk 6 bulan
  • Pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/Mahkamah syariah hanya cukup 6 bulan
  • Sidang pengadilan militer hanya bisa dilakukan 1 kali dalam setahun
  • Biaya mutasi hakim tidak dapat terbayar secara keseluruhan
  • Pembebasan biaya perkara (prodeo) terdampak
  • Pendidikan dan pelatihan calon hakim pada Diklat Kumdil ikut terkena imbas

Dengan adanya efisiensi anggaran di berbagai lembaga, pemerintah diharapkan dapat tetap menjalankan operasional masing-masing institusi secara optimal meskipun dengan keterbatasan dana yang tersedia.