Anies menyebutkan pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusif melayani akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk melaksanakan aspirasi tanpa sedikitpun ada rasa takut. Karena itu Anies menyoroti salah satu beleid yang sangat merugikan masyarakat. Dimana beleid tersebut merebut satu-satunya alat perjuang rakyat, yakni suara rakyat itu sendiri.

“Sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan, izinkan kata-kata rakyat bisa muncul di permukaan pada saat ini pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka,” katanya Anies.

Padahal, kata dia, soal pendapat dan suara rakayat sudah jelas diatur dalam kostitusi negara.”Justru pasal-pasal dalam undang-undang dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksklusif melarang konstitusi atas kebebasan berpendapat,” kata Anies Baswedan.(SW)