JAKARTA – Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Jenderal (Purn) Andika Perkasa buka suara soal baliho Ganjar-Mahfud yang dicopot di sejumlah daerah. Ia mengatakan pihaknya sedang menyelidiki hal tersebut.

“Jadi itu yang sedang kita selidiki, deputi hukum sudah menghimpun semua yang beredar di media sosial dan kita pun sudah berusaha untuk mencari bukti-bukti lebih detail lagi tentang apa yang terjadi,” kata Andika di Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Andika masih menyelidiki apakah pemasangan baliho Ganjar-Mahfud menyalahi aturan yang berlaku atau tidak.

“Kita tidak bisa memutuskan sekarang atau mengatakan bahwa itu sebuah kesalahan atau bukan kesalahan atau di antara dua itu. Yang jelas kita akan memproses sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi deputi hukum sedang menginterventarisasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Pencopotan baliho Ganjar juga terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Raykat Setdako Pematang Siantar, Junaedi Antonius Sitanggang, membenarkan pihaknya melakukan pencopotan sejumlah spanduk dan baliho Ganjar. Sebab pemasangan baliho ini menyalahi aturan.

“Bukan hanya spanduk bacapres tapi peserta pemilu 2024 (juga dicabut). Sebelum masa kampanye, Satpol PP masih melaksanakan tugasnya kalau di fasilitas umum, kalau rumah penduduk enggaklah. Sejauh ini yang dicabut itu yang di fasilitas umum,” kata Junaedi, Sabtu (11/11/2023).

Ganjar sendiri sudah bersuara terkait aksi pencopotan balihonya. Ganjar mengaku pihaknya akan taat aturan.

“Ya saya sudah minta komunikasi, klarifikasi soal itu. Masyarakat jangan marah, semua tenang saja sudah ada komunikasi dengan pemerintah dari Siantar atau dengan Satpol PP nya,” kata Ganjar usai pertemuan bersama tokoh masyarakat di Kisaran, dilansir, Sabtu (11/11/2023) malam.

Sementara itu Andika Perkasa meyakini, tekanan terhadap prajurit untuk mendukung calon tertentu pasti ada di Pilpres 2024. Keyakinan itu dilandasi atas pengalamannya pada Pilpres 2019.

Andika pun bercerita, kala itu dirinya pernah mendapatkan tekanan untuk mendukung calon tertentu. Hanya saja, ia lebih memilih untuk menerima tekanan tersebut.

“Lima tahun lalu 2019 saya kan sebagai KSAD dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih, saya memilih mau ditekan atau nggak,” ujar Andika saat ditemui di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

“Saya pastikan 2019 saya tidak memberikan perintah apapun untuk memenangkan salah satu calon waktu itu. Walaupun tekanan yang cukup berat,” sambungnya.(SW)