katamerdeka.com – Management Development Institute of Singapore (MDIS) akhirnya angkat bicara terkait polemik latar belakang pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang tengah menjadi sorotan publik. Dalam pernyataan resminya, MDIS memastikan bahwa Gibran pernah menempuh pendidikan di institusi tersebut.

“Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah mahasiswa penuh waktu di MDIS dari tahun 2007 hingga 2010,” demikian keterangan resmi yang dirilis pada Rabu (1/10).

Selama masa studi tersebut, Gibran disebut menyelesaikan Diploma Lanjutan, kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Bachelor of Science (Honours) di bidang Pemasaran dari University of Bradford, Inggris, yang saat itu menjadi mitra universitas MDIS.

MDIS menegaskan bahwa lembaga mereka merupakan institusi profesional nirlaba tertua di Singapura, yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan berbagai universitas luar negeri. MDIS juga menyatakan komitmennya dalam menjaga integritas dan ketelitian akademik.

“Semua diploma dan gelar yang diberikan oleh mitra universitas luar negeri kami mematuhi standar akademik yang ketat. MDIS bangga memberikan pendidikan berkualitas tinggi dalam lingkungan yang kondusif,” lanjut pernyataan tersebut.

Pernyataan dari MDIS muncul di tengah polemik terkait legalitas ijazah pendidikan menengah Gibran. Seorang warga bernama Subhan, yang juga bertindak sebagai kuasa hukum, melayangkan gugatan perdata terhadap Gibran atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Gugatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2025 dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Dalam gugatan itu, Subhan juga menyertakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak tergugat.

“Gibran tidak memiliki ijazah SMA sederajat yang diterbitkan berdasarkan sistem pendidikan nasional di bawah hukum Indonesia,” ujar Subhan melalui pesan tertulis.

Menurutnya, hal tersebut bisa berdampak pada keabsahan jabatan Wakil Presiden yang kini dijabat Gibran, karena berkaitan langsung dengan persyaratan administratif pencalonan dalam pemilu.