katamerdeka.com – Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara baru yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, ke tahap penyidikan. Perkara tersebut terkait dugaan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“LP (laporan polisi) kedua terkait Pasal 36 Undang-Undang KPK sudah dilakukan gelar perkara naik ke penyidikan saat ini sedang berproses,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak pada Selasa (13/8).

Pasal 36 UU KPK mengatur larangan bagi pimpinan KPK dalam hal mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, menangani perkara yang melibatkan keluarga dekat, dan menjabat posisi tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hingga kini, Firli Bahuri atau kuasa hukumnya belum memberikan pernyataan terkait naiknya status perkara ini. Tim dari CNN Indonesia masih berupaya menghubungi pihak Firli untuk konfirmasi lebih lanjut.

Kasus Pemerasan SYL dan Belum Adanya Penahanan

Selain perkara terkait pelanggaran Pasal 36 UU KPK, Firli Bahuri juga menghadapi kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Meskipun Firli telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan ini sejak November tahun lalu, ia belum ditahan.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menyatakan bahwa penanganan kasus pemerasan ini masih berproses, dengan penyidik saat ini sedang melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan SYL pada 22 November 2023. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, yang dapat dikenakan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Namun, penanganan kasus ini tampak berjalan lambat, dengan dua kali pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta karena dinilai belum lengkap.

Firli sendiri sempat dipanggil untuk pemeriksaan guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa, namun dua kali tidak hadir, yakni pada jadwal pemeriksaan tanggal 6 dan 26 Februari lalu.

Hingga kini, perkembangan penanganan kasus-kasus ini masih dinantikan oleh publik.