Ronny menambahkan bahwa langkah tegas partai juga mencakup pemecatan kader-kader lain yang dinilai merusak demokrasi dan konstitusi.

Ronny menilai kasus yang menjerat Hasto adalah bagian dari pembunuhan karakter. Ia menyebut bahwa KPK menciptakan kondisi tidak adil dengan membocorkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang seharusnya bersifat rahasia.

“PDI Perjuangan lahir untuk membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Namun, yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum,” tegas Ronny.

Meski demikian, Ronny menegaskan bahwa PDIP akan tetap menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah tudingan politisasi hukum dalam kasus Hasto. Ia menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto dilakukan berdasarkan bukti yang cukup setelah penyelidikan mendalam.

“Baru sekarang ini (Hasto ditetapkan tersangka) karena kecukupan alat buktinya sudah terpenuhi,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12).