katamerdeka.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan resmi mulai berkantor di IKN, Kalimantan Timur, pada Februari 2025.

Kepindahan ini sejalan dengan rampungnya pembangunan kantor OIKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang hampir selesai.

Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H Sumadilaga, menyatakan bahwa pembangunan IKN terus berjalan untuk menyiapkan infrastruktur menjelang kedatangan ASN.

“Kantor, misalnya kantor OIKN sendiri, sudah hampir selesai nih Februari, kita juga akan mulai di sana Februari,” ujar Danis di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Danis juga mengungkapkan bahwa sebagian besar proyek di KIPP telah rampung, khususnya infrastruktur eksekutif.

Hari ini, ia kembali ke IKN untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana lebih lanjut.

“Kalau sebagian untuk kawasan itu sudah selesai. Sesuai kontrak lah ya, yang dilanjutkan sampai kuartal I ini mudah-mudahan selesai. Sudah (bisa jalan) fungsi perkotaan. Terus tenant-tenant juga kita udah ada beberapa, coffee shop, rumah makan, rumah sakit,” ujarnya.

Sejumlah gedung perkantoran untuk pegawai pemerintahan juga telah selesai dibangun, termasuk Gedung Kemenko 1, 3, dan 4.

Sementara itu, Gedung Kemenko 2 masih dalam tahap pembangunan 80 persen.

Selain itu, rumah susun untuk tempat tinggal ASN semakin siap. Diperkirakan pada Maret atau April 2025, 47 tower sudah bisa digunakan.

Meskipun infrastruktur hampir siap, Danis menegaskan bahwa kepindahan ASN masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerima warisan proyek pembangunan IKN dari pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN dan telah menunjuk mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebagai Kepala Otorita IKN.

Prabowo menargetkan pemindahan pemerintahan ke IKN bisa dilakukan sebelum akhir masa jabatannya.

“Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan. Bapak Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ujar Basuki melalui siaran pers Humas Otorita IKN, Jumat (17/1).

Dengan langkah ini, proyek IKN Nusantara semakin mendekati realisasi sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.