katamerdeka.com – Indonesia masuk dalam daftar lima negara yang menyatakan komitmen mengirim pasukan ke Gaza dalam kerangka Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang baru dibentuk.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Washington DC, Kamis (19/2/2026).

Selain Indonesia, negara lain yang menyatakan kesiapan mengirim personel adalah Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.

Wakil Komandan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Jasper Jeffers, yang ditunjuk sebagai kepala pasukan stabilisasi Gaza, menyatakan bahwa kontingen Indonesia telah menerima posisi wakil komandan dalam misi tersebut. Hal itu dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (20/2/2026).

Jeffers menyebut langkah awal ini diharapkan dapat membantu menghadirkan stabilitas dan keamanan di Gaza.

Presiden RI, Prabowo Subianto, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan Indonesia siap menyumbangkan hingga 8.000 personel untuk mendukung upaya perdamaian di wilayah Palestina yang masih dilanda konflik.

Sementara itu, Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, menyampaikan negaranya akan mengirim pasukan dalam jumlah yang belum ditentukan, termasuk unit medis. Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, menyatakan Maroko siap mengerahkan petugas kepolisian, sedangkan Albania juga berkomitmen menyumbang pasukan.

Adapun Mesir dan Yordania menyatakan partisipasi dalam bentuk pelatihan bagi aparat kepolisian.

Pemerintah Indonesia menegaskan pengerahan pasukan dilakukan dengan mandat kemanusiaan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut fokus kontribusi Indonesia meliputi perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Kepolisian Palestina.

Kemenlu memastikan personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur ataupun tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata.

Penegasan ini disampaikan menyusul pertanyaan dari Amnesty International terkait peran Indonesia dalam misi stabilisasi di Gaza.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI bertemu Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, di New York menjelang pertemuan Dewan Perdamaian.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan kekhawatiran atas partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian dan rencana pasukan stabilisasi tersebut.

Menurutnya, pengerahan pasukan berpotensi menempatkan Indonesia pada risiko terlibat dalam mekanisme yang dapat memperkuat pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Ia juga mengkritik komposisi Dewan Perdamaian yang dinilai tidak melibatkan kelompok Palestina yang paling terpinggirkan, tetapi justru menyertakan perwakilan Israel.

Pandangan tersebut disampaikan dalam surat terbuka kepada Ketua DPR RI. Sejumlah warga Palestina juga menyuarakan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian hanya akan memperkuat pendudukan Israel di Jalur Gaza.

Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza memiliki karakter berbeda dibanding misi penjaga perdamaian yang dibentuk organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Uni Afrika.

Sebagai perbandingan, di Lebanon terdapat lebih dari 10.000 personel dari 47 negara yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang dibentuk pada 1978.

Indonesia bersama Italia termasuk kontributor terbesar bagi UNIFIL. Misi tersebut beberapa kali menjadi sasaran serangan di tengah situasi gencatan senjata yang masih rapuh antara Israel dan Hizbullah.

Keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza menambah daftar partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai misi internasional, dengan penekanan resmi pada pendekatan kemanusiaan dan penegakan hukum internasional.