JAKARTA – Seiring meningkatnya kegiatan ekonomi digital berpotensi pada meningkatnya kriminalitas siber atau kejahatan siber. Terlebih kini hampir di semua lini bisnis menggunakan layanan digital

Isu kejahatan siber menjadi bahan hangat yang dibicarakan. Hal ini lantaran perkembangan digitalisasi sistem keuangan yang tak bisa dicegah.

Pada tahun 2021 saja nilai perdagangan digital mencapai Rp 401 triliun seiring dengan meningkatnya berbelanja online.

Berkembang cepatnya layanan sistem pembayaran digital dan digital banking juga meningkatkan pasar online yang memudahkan masyarakat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), nilai transaksi uang elektronik pada April 2022 tumbuh 50,3% secara year on year mencapai Rp 34,3 triliun. Pada periode yang sama, nilai transaksi digital banking meningkat 71,4% secara yoy menjadi Rp 5.338,4 triliun.

Pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp 2.050 triliun, kemudian pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi Rp 4.531 triliun.

Isu pencegahan kejahatan online menjadi salah satu agenda yang didorong Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Hal penting yang dibahas dalam diskusi adalah cross border data flow and free flow with trust.

Menkominfo Johnny G. Plate, dalam ajang Digital Economy Working Group (DEWG) beberapa waktu lalu, menyebutkan jika isu tersebut menjadi prioritas untuk mengatasi kejahatan siber atau cyber crime.

Gugus tugas B20 Indonesia juga menjadikan soal kejahatan siber sebagai salah satu agenda prioritas. Gugus tugas merekomendasikan kebijakan antikorupsi, antipencucian uang, antiterorisme dan integritas antarnegara, untuk melindungi data pribadi dari kejahatan siber.

Di samping itu, Indonesia juga akan membahas isu Connectivity and Post-Covid Recovery serta Digital Literacy and Digital Talent. Menurut Johnny, aspek perlindungan data juga akan dibahas lebih dalam. Ke depan tidak hanya melindungi data pribadi namun juga data geospasial atau data-data strategis.

“Delegasi Indonesia juga membahas update teknologi dalam rangka pencegahan terhadap cyber crime. Di Indonesia cyber security khususnya teknology cyber security untuk menjaga ruang digital kita agar tetap bersih. Kita tahu, di Indonesia banyak sekali ilegal fintech, kebocoran-kebocoran data, hingga hoaks,” papar Johnny.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sebanyak 992 juta traffic anomaly di Indonesia merupakan serangan malware. Hal ini menjadi urgent karena dampak serangan siber sangat beragam dan merugikan, sebagai contoh, sepanjang tahun 2020, diestimasi kerugian akibat serangan siber diperkirakan mencapai US$ 6 triliun.

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan penanganan kejahatan siber dari beberapa aspek. Kementerian Kominfo, BSSN, dan Polri menguatkan sinergi upaya pemberantasan kejahatan siber melalui pertukaran informasi untuk mendukung kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri.

Ke depan, Indonesia akan memperkuat talenta digital yang memadai sehingga dapat menangani ekosistem teknologi secara lebih tepat. “Teknologi dan talenta digital ini perlu kita adopsi untuk memastikan agar ruang digital kita bersih dan bisa bermanfaat bagi pengembangan sektor hilir dari digitalisasi Indonesia,” ujar Johnny.(SW)