“Kami dimarahi, tapi kami tetap berterima kasih. Yang penting, kami sudah bertindak karena perusahaan itu melanggar regulasi negara,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons dari Amran maupun pihak Istana terkait identitas wakil presiden ataupun perusahaan yang dimaksud. Dilansir oleh Tempo juga menghubungi Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, namun belum menerima tanggapan.

Di luar isu tersebut, Amran Sulaiman juga menekankan pentingnya konsistensi dalam produksi beras nasional. Ia menyebutkan bahwa pada Maret 2025, luas panen padi meningkat dari 900 ribu hektare menjadi lebih dari 1,2 juta hektare dibanding tahun sebelumnya.

Untuk mendukung program swasembada pangan, ia menargetkan perluasan tanam hingga 1,6 juta hektare. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi rutin demi memastikan pencapaian target tersebut.

“Evaluasi harus dilakukan setiap hari, bukan bulanan. Kalau mau kedaulatan pangan tercapai, pengawasan harus ketat,” ucap Amran Sulaiman.