“Kami menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen. Jika tidak, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan mengerahkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia untuk mogok nasional,” ujar Said dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).
Aksi ini direncanakan berlangsung dua hari antara 19 November hingga 24 Desember 2024 dan akan menghentikan aktivitas produksi sebagai bentuk protes. Said menyebut kenaikan PPN akan memperburuk daya beli masyarakat yang sudah terpukul akibat minimnya kenaikan upah.
“Kenaikan PPN langsung berdampak pada harga barang dan jasa. Sementara kenaikan upah yang hanya 1-3 persen tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Akibatnya, daya beli merosot, kesenjangan sosial meningkat, dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sulit tercapai,” tegasnya.
Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), mendukung tuntutan ini. Ia mendorong kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 20 persen untuk memulihkan daya beli masyarakat.
“Angka ini realistis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dijanjikan pemerintah,” ungkap Mirah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021, diperlukan untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, hingga kini penetapan UMP 2025 masih tertunda. Menteri Tenaga Kerja Yassierli menyatakan keputusan akan diumumkan sebelum akhir tahun dan berlaku mulai Januari 2025.
Publik kini menanti langkah pemerintah dalam merespons tuntutan buruh yang siap menggelar aksi besar-besaran.
Comment