Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian di Indonesia maksimal 34. UU tersebut juga bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian. Jika rencana Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian menjadi kenyataan, mungkin diperlukan revisi atau penyesuaian terhadap undang-undang yang berlaku.

Pengumuman resmi mengenai struktur dan jumlah kementerian baru diharapkan segera dirilis oleh tim transisi setelah diskusi dan konsultasi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait. Komentar Anies Baswedan ini menandakan sikap yang mendukung keputusan presiden selama tetap dalam kerangka hukum yang ada.

Sementara itu, analis politik memandang penambahan kementerian sebagai langkah yang bisa mempengaruhi efisiensi pemerintahan. Beberapa menyarankan bahwa penambahan ini perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja masing-masing kementerian untuk memastikan bahwa setiap tambahan lembaga baru benar-benar memberikan nilai tambah pada administrasi negara.