katamerdeka.com – Aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ kembali digelar di depan Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/2/2025), bertepatan dengan pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Demo ini dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas belum adanya respons dari pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi sebelumnya.

Koordinator BEM SI, Herianto, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendorong para kepala daerah agar menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ke depannya.

“Kita mengambil momentum ini untuk menegaskan bahwa kepala-kepala daerah memiliki beban dan tanggung jawab yang harus segera dijalankan untuk menyejahterakan rakyatnya,” ujar Herianto saat dihubungi pada Selasa (18/2/2025).

Aksi ‘Indonesia Gelap’ merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap sikap pemerintah yang tidak memberikan tanggapan atas 13 tuntutan yang disampaikan pada demo sebelumnya di Patung Kuda, Senin (17/2/2025).

“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tidak pernah sama sekali mau menemui massa aksi untuk menyampaikan poin-poin tuntutan kami,” tegas Herianto.

Herianto juga mengungkapkan bahwa massa aksi kali ini akan lebih besar dibandingkan sebelumnya karena kekecewaan yang terus memuncak.

Massa tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari daerah lain seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Nama ‘Indonesia Gelap’ diambil sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak mau mendengar aspirasi rakyat. “Ini menggambarkan ketidakmauan pemerintah untuk mendengar masukan dari rakyat,” jelas Herianto.

13 Tuntutan Peserta Demo ‘Indonesia Gelap’

Berikut adalah 13 tuntutan yang disampaikan oleh peserta aksi demo ‘Indonesia Gelap’:

  1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
  2. Cabut proyek strategis nasional untuk mewujudkan reforma agraria sejati.
  3. Tolak revisi undang-undang Minerba yang dianggap membungkam suara kritis di kampus.
  4. Hapuskan multi fungsi ABRI untuk mencegah represi dalam kehidupan sipil.
  5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk melindungi hak-hak mereka.
  6. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap ancaman terhadap kepentingan rakyat.
  7. Evaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
  8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
  9. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
  10. Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas aparat.
  11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan.
  12. Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib.
  13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme.

Dengan berlangsungnya aksi ‘Indonesia Gelap’, mahasiswa berharap pemerintah segera memberikan respons terhadap tuntutan yang telah disuarakan.

Mereka juga berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

Demonstrasi ini menjadi sorotan publik karena dilakukan bertepatan dengan momentum pelantikan kepala daerah.