“Kami di sini semua bekerja 100 persen sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ketua Umum PMI saat ini, Jusuf Kalla (JK), sebelumnya telah menanggapi isu pencalonan dan pergantian posisi Ketua Umum. Mantan Wakil Presiden RI itu menegaskan bahwa setiap anggota PMI memiliki hak untuk mencalonkan diri, tetapi harus mematuhi syarat dan etika organisasi.

“Semua anggota di PMI berhak, tapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh kayak partai macam-macam,” ujar JK di Mataram, Selasa (3/12), seperti dikutip dari Antara.

JK menekankan bahwa Ketua Umum PMI harus memahami kerja-kerja kemanusiaan serta menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

“Langkah Agung, saya belum tahu,” tambah JK yang juga merupakan politikus senior Golkar.

Hingga saat ini, belum ada nama lain yang secara resmi menyatakan maju dalam pemilihan Ketua Umum PMI pada Munas yang dijadwalkan berlangsung pada 8-10 Desember 2024.

Pemilihan Ketua Umum PMI menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi kemanusiaan tersebut untuk lima tahun mendatang.