katamerdeka.com – Polemik antara Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, dan anggota DPR RI, Ridwan Bae, mendapat perhatian Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Kendari, Prima Setya Abdi Negara.

Prima menegaskan, kritik yang disampaikan Ridwan Bae kepada Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), seharusnya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Menurutnya, kritik terhadap kepala daerah merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang perlu disikapi secara terbuka dan proporsional. Terlebih, kritik tersebut berkaitan dengan harapan agar pemerintah lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kalau kita lihat kritik yang disampaikan Pak Ridwan Bae kepada Gubernur ASR, itu merupakan bentuk kritik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Prima.

Ia menilai, perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan maupun kinerja pemerintah semestinya menjadi ruang evaluasi, bukan justru mengaburkan tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

Polemik ini mencuat setelah Ridwan Badallah mengunggah konten di media sosial yang dinilai sejumlah pihak menyinggung Ridwan Bae. Unggahan tersebut kemudian menuai reaksi dari sejumlah orang yang mengaku sebagai simpatisan anggota DPR RI itu.

Situasi berlanjut pada Rabu (28/10/2026), ketika sejumlah massa mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Sultra di Kota Kendari untuk meminta klarifikasi langsung kepada Ridwan Badallah terkait unggahannya.

Saat didatangi massa, Ridwan Badallah diketahui sedang mengikuti rapat daring atau Zoom Meeting bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pariwisata Sultra.

Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Badallah akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Ridwan Bae. Ia juga menyatakan telah menghapus konten yang menjadi polemik dari akun media sosial pribadinya.

“Saya atas nama Ridwan Badallah meminta maaf atas semua postingan konten terkait Kakanda kita Ridwan Bae,” ujar Ridwan Badallah di hadapan massa.

Permintaan maaf tersebut menjadi bagian dari perkembangan polemik yang sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik Sulawesi Tenggara.

Sebelum polemik tersebut mencuat, Ridwan Bae menyampaikan kritik kepada Gubernur Sultra Andi Sumangerukka agar lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari Ridwan Badallah melalui media sosial hingga memicu perdebatan.

Menanggapi situasi tersebut, Prima kembali menekankan pentingnya menempatkan kritik sebagai bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurut pandangannya, masukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Polemik antara kedua tokoh tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa komunikasi yang baik antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan agar perbedaan pendapat dapat disikapi secara bijak.

Pada akhirnya, kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara perlu tetap menjadi perhatian utama, sehingga kritik dan masukan yang disampaikan di ruang publik dapat diarahkan pada upaya memperbaiki pelayanan serta mendorong pembangunan daerah