katamerdeka.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan mandatori campuran etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, penerapan etanol baru dilakukan pada level 5 persen (E5), seperti pada produk Pertamax Green 95.

Dalam acara Indonesia Langgas Energi yang digelar di Sarinah, Jakarta, Selasa (6/10), Bahlil menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan persetujuan awal terhadap rencana ini.

“Ke depan, kita mendorong penerapan E10. Kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Presiden, dan beliau menyetujui agar direncanakan mandatori 10 persen etanol,” ujarnya.

Menurut Bahlil, langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, terutama impor bahan bakar. Etanol dinilai sebagai alternatif yang lebih bersih dan ramah lingkungan karena berasal dari sumber daya lokal seperti tebu, jagung, dan singkong.

“Kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya agar kita tidak impor terlalu banyak, dan juga untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” jelas Bahlil.

Kebijakan ini juga sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional, dengan memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis pertanian.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa penerapan E10 memerlukan waktu dan persiapan matang. Uji coba dan perhitungan teknis masih akan dilakukan sebelum kebijakan ini diimplementasikan secara luas.

“E10 masih dalam tahap pembahasan. Kita akan uji coba dulu. Kalau hasilnya sudah clear dan bagus, baru dijalankan. Estimasi waktu yang dibutuhkan sekitar dua hingga tiga tahun ke depan untuk kesiapan penuh,” tambahnya.

Rencana mandatori E10 ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pengembangan industri bioetanol dalam negeri, sekaligus mendorong sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku utama. Pemerintah menilai, integrasi energi terbarukan berbasis tanaman tidak hanya memberi nilai tambah ekonomi, tapi juga mendukung agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.