katamerdeka.com — Tiga tahun setelah menjadi negara Asia pertama yang melegalkan ganja, Thailand kini mengambil langkah tegas dengan memperketat aturan penggunaannya. Mulai Kamis (26/6/2025), ganja hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan penggunaannya dibatasi secara ketat untuk tujuan medis dan kesehatan.

Menteri Kesehatan Thailand, Somsak Thepsutin, menyatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan pengembalian status ganja sebagai narkotika. Langkah ini menandai perubahan besar dari kebijakan sebelumnya yang lebih longgar dan sempat mendorong pertumbuhan toko serta kafe ganja di berbagai kawasan wisata.

“Perlu dipahami dengan jelas, ganja hanya diperbolehkan untuk keperluan medis,” tegas Somsak.

Dikutip dari media (28/6/2025), Kementerian Kesehatan Thailand telah mengeluarkan aturan baru yang memperkuat pengawasan peredaran ganja. Toko berlisensi kini hanya boleh melayani pembeli yang membawa surat keterangan dari dokter. Selain itu, seluruh transaksi masuk dan keluar wajib dicatat secara rinci dan siap diperiksa secara berkala oleh otoritas.

Pengawasan juga mencakup produsen dan petani ganja. Iklan komersial produk berbasis ganja resmi dilarang, begitu juga dengan penjualan lewat mesin otomatis dan platform online. Setidaknya, lebih dari 18.000 toko ganja berlisensi harus menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Pelanggaran dapat berujung pada hukuman penjara hingga satu tahun atau denda sebesar 20.000 baht (sekitar Rp10 juta).

Kawasan wisata populer seperti Khao San Road di Bangkok dan Pattaya diperkirakan akan mengalami perubahan wajah signifikan. Dekorasi mencolok toko ganja seperti papan neon dan balon berbentuk daun ganja kini dilarang. Wisatawan asing yang ingin membeli ganja pun diwajibkan membawa resep dari dokter negara asalnya.

Penggunaan ganja kini dibatasi untuk pengobatan kondisi tertentu seperti mual akibat kemoterapi, epilepsi yang sulit diatasi, dan nyeri akibat gangguan saraf.

“Kami menyambut wisatawan yang ingin menikmati budaya dan keindahan alam Thailand, bukan untuk mencari hiburan lewat ganja,” ujar Somsak.

Sejak legalisasi pada 2022, ganja sempat bebas ditanam dan diperdagangkan. Kekosongan regulasi kala itu memicu lonjakan bisnis ganja, mulai dari kafe tematik, spa, hingga festival. Bahkan, selebritas seperti Mike Tyson pernah diundang ke Bangkok untuk mempromosikan produk ganja.

Namun, pemerintah menilai industri ini berkembang tanpa kendali. Kelompok pendukung regulasi ketat menyoroti dampak sosial seperti meningkatnya konsumsi di kalangan anak-anak, keluhan warga soal bau ganja, dan penggunaan sembarangan oleh wisatawan.

Di Phuket, otoritas setempat bahkan mengusulkan zona khusus untuk mengontrol penjualan ganja.

“Penyalahgunaan ganja makin meningkat dan sudah menjadi persoalan sosial. Anak-anak ikut terdampak, belum lagi keluhan dari warga soal bau menyengat,” tambah Somsak.

Selain masalah domestik, penyelundupan ganja keluar negeri turut melonjak sejak legalisasi. Dari Oktober 2024 hingga Maret 2025, lebih dari 800 kasus penyelundupan tercatat. Pemerintah Inggris bahkan menyita lebih dari sembilan ton ganja dari Thailand dalam periode tersebut.

Somsak menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mematikan industri ganja, tetapi ingin memastikan penggunaannya sesuai tujuan semula: medis.

“Kami tidak menutup toko-toko ganja. Tapi kami ingin memastikan semuanya berjalan sesuai aturan kesehatan,” ujarnya menegaskan.